TERASBANTEN.ID, TANGSEL,- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan pembenahan terkait carut marutnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan apartemen yang menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tangsel.
Kepala Bidang (Kabid) PSU Pada DPRKPP Tangsel Rizqiah, saat ditemui terasbanten.id menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan dan pembenahan PSU yang masih belum jelas pemiliknya (pengembang-red). Minggu 03/05/2023.
“Ada 21 Ha (Hektar) yang sudah kita ukur cangkang tanahnya.Lahan PSU itu tersebar di Babakan Setu, Kranggan dan kademangan,” terang Rizqiah di ruang kerjanya gedung Puspemkot Tangsel, jalan Maruga Ciputat,pada Kamis 02/01/2023.
Lanjutnya ada sekitar 50 persen lahan PSU yang sudah menjadi aset Pemkot Tangsel.Sementara untuk sisanya belum diketahui pemilik lahan PSU tersebut.
“Yang sudah masuk 50 persen,sisanya kita panggil untuk dilakukan pendataan, kita lakukan sinkronisasi.Jadi 21 hektar ini kita harus cari tahu siapa saja pemiliknya,” ungkapnya.
Rizqiah juga menjelaskan,menurutnya sebagian pengembang sudah menyerahkan lahannya namun pihaknya terus melakukan sinkronisasi terkait lahan tersebut.
“Nama pemiliknya tidak tahu,jadi saya harus tahu.Pemilik ini punya siapa?, karena kalau dilihat tahunnya ada yang tahun 2013, tahun 2012. Jadi tanahnya ada.Mereka (pengembang-red) sudah beli, hanya administrasinya belum selesai. Jadi kita juga tidak bisa mengusai lahannya,” tandas Rizqiah.
Sebelumnya Pemkot Tangsel dalam menyelamatkan aset telah melakukan gerakan 1000 (seribu) patok Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam kegitan itu, Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, gerakan pemasangan tanda batas dapat mencegah terjadinya sengketa tanah akibat tidak jelasnya batas tanah antara masyarakat. Dia juga telah menginstruksikan pihak Kelurahan dan Kecamatan memanfaatkan program pematokan lahan untuk disampaikan kepada masyarakat Tangsel. / H3n1k0
