Survei Indikator Politik Indonesia, Potensi Politik Uang Meningkat di Pilkada Tangsel
Tangsel, Terasbanten.id – Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya soal Dinamika Elektoral Pilwalkot Tangsel: Dilema Partisipasi Pemilih di Era Pandemi, Selasa (17/11/2020).
Dari berbagai temuan yang dipaparkan, money politik dalam helatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Tangsel masih berpotensi cukup tinggi.
Hal itu, lantaran ada sekitar 56,8 persen responden yang menganggap bahwa menerima uang pemberian dari pasangan calon dan tim suksesnya dianggap sebagai hal wajar.
“Toleransi politik uang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir di Kota Tangerang Selatan,” kata Direktur Eksekitif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Selasa (17/11/2020).
Burhan menerangkan, meningkatnya kemungkinan politik uang dalam Pilkada Tangsel 2020 itu dampak dari situasi pandemi Covid-19 yang memperburuk ekonomi masyarakat. Sehingga sikap pemisif pemilih terhadap praktik jual beli suara di Tangerang Selatan naik.
“Meski begitu, efek politik uang tidak otomatis besar. Karena diantara pemilih yang menganggap politik uang itu wajar, tetapi hampir 80 persen dari mereka menyatakan akan memilih sesuai hati nurani di bilik suara nanti,” pungkasnya.
Menariknya, meningkatnya potensi money politik itu, diiringi dengan tingginya harapan para responden soal pemimpin yang memiliki sifat jujur, bisa percaya dan bersih dari korupsi yakni sebesar 61,9 persen.
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, meningkatnya dua poin yang slaing berlawanan itu menjadi alarm bahaya bagi demokrasi lokal di Tangerang Selatan.
Titi menyebut, besarnya harapan responden terhadap sifat pemimpin yang bersih dari korupsi dan meningkatnya pemilih yang anggap wajar politik uang itu sebagai anomali.
“Ketika saya mendengar harapan pemilih pemimpin yang jujur dan bersih korupsi, saya serasa dilempar ke Bulan. Tetapi ketika penerimaan money politik yang juga tinggi, saya serasa dibanting lagi ke Bumi,” ungkapnya.
Menurutnya, penerimaan money politik yang tinggi itu menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi penyelenggara, pasangan calon dan tim sukses untuk meminimalisir dan memberantas money politik.
“Perlu dorongan besar dari penyelenggara, publik dan media, politik bersih harus ekstra dilakukan,” tambah Titi.
Soal partisipasi pemilih pun, lanjut Titi, harus jadi perhatian besar. Pasalnya, selama Pilkada di Tangsel tingkat partisipasinya tidak lebih dari 60 persen.
“Sebagai warga Tangsel yang juga memiliki hak memilih, sosialisasi dari penyelenggara saya merasa kurang terpapar tata cara pemilihan, kurangnya informasi rekam jejak kandidat dan interaksi dengan penyelenggara minim sekali,” ungkap Titi.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto menyebut, ada sejumlah tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Tangsel 2020.
“Tantangannya yakni, ada situasi tidak nyaman disaat pandemi ini yang membuat orangn makin malas datang ke TPS. Selain itu, Pemilu dilaksanakan hari Rabu, banyak warga Tangsel kerja di Jakarta dan memilih bekerja. Dalam sosialisasi, merasa tidak ada pelibatan,” pungkasnya. /h3n.V1
