Mengintip Realisasi Hibah Kemenparekraf di Tangsel
Tangsel, Terasbanten.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) mulai merealisasikan anggaran hibah dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Salah satunya realisasi hibah tersebut dialokasikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemasaran digital, yang diadakan di Hotel Pranaya BSD City, Serpong, Senin (14/12/2020).
Kepala bidang promisi usaha pariwisata pada Dispar Kota Tangsel, Sodikin, mengungkapan tujuan dari acara terswbut adalah memberikan pengetahuan pada pelaku usaha restorant dan hotel mengenai pemasaran secara digital.
“Iya, alur kegiatan ini terkait dengan dana hibah pariwisata itu ya,” ujarnya, disela kegiatan.
Lebih lanjut, Sodikin mengatakan, untuk pelaksanaan dana hibah tersebut, mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditentukan oleh Kemparekraf.
Sementara, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, Agustini Rahayu menjelaskan, mengenai mekanisme pencairan dana hibah tersebut, pertama Pemerintah Daerah menetapkan penerima hibah dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Ke dua, Industri yang ditetapkan akan melakukan perjanjian hibah dengan daerah dan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana.
Selanjutnya, ke tiga setelah di reviu dan melakukan perjanjian maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan melakukan transfer dana ke rekening penerima hibah melalui LS transfer langsung. Kemudian ke empat, Industri akan melaporkan pemanfaatan kepada daerah.
Untuk diketahui, Kota Tangsel mendapatkan alokasi dana hibah sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dari Kemparekraf adalah sebesar 100.906.740.000 rupiah, yang 30 persen dari anggaran tersebut dipergunakan untun 4 menu kegiatan sesuai dengan Juknis.
“Empat menu kegiatan itu ialah, Implementasi dari Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) atau CHSE, Bimbingan Teknis CHSE, revitalisasi sarana dan prasaran pendukung, dan pengawasan pelaksanaan dan Operasional pelaksanaan hibah,” terang Agustini, melalui pesan Whatsapp.
Adapun regulasi yang mengatur mengenai dana hibah itu antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampak Akibat Pandemi COVID-19, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.
Lalu, Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020. /Bo/h3n/tim.
