KPK Apresiasi, Integritas Pemprov Banten Meningkat dan Masuk 10 Besar Nasional
Reporter: Hendra Jaya

TERASBANTEN.ID, SERANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten atas peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi. Apresiasi tersebut tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 73,22 serta capaian Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) yang mencapai 89, menempatkan Banten di peringkat 8 nasional.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Awal Program Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 sekaligus Evaluasi Kegiatan Tahun 2025, yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (4/2/2026).
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK atas pendampingan dan berbagai program penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
“Indeks integritas Pemerintah Provinsi Banten pada Survei Penilaian Integritas 2025 mencapai 73,22, meningkat dari tahun 2024 yang berada di angka 71,21,” ujar Andra Soni.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penilaian MCSP oleh KPK RI, Provinsi Banten meraih skor 89 dan masuk dalam 10 besar nasional.
Dari delapan area penilaian MCSP, Gubernur menegaskan terdapat lima area prioritas yang harus menjadi fokus tindak lanjut pada tahun 2026, yakni manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, sistem pengendalian internal, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Seluruh perangkat daerah agar menyusun rencana aksi tindak lanjut MCSP Tahun 2026,” tegasnya.
Andra Soni juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan KPK, agar sistem pencegahan korupsi semakin kuat dan tata kelola pemerintahan terus membaik.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut memaparkan berbagai capaian kebijakan publik Pemprov Banten. Di antaranya, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang meraih predikat sangat baik, penghargaan Badan Publik Informatif untuk keterbukaan informasi publik, serta capaian reformasi hukum peringkat dua nasional dengan skor 9,64.
Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten berhasil masuk peringkat 9 dari 34 provinsi dengan skor 3,4512, serta memperoleh kategori A dalam kualitas pelayanan publik tahun 2025.
“Berbagai indikator keuangan daerah juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Semoga capaian ini semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Banten,” ujarnya.
Gubernur Andra Soni juga mengajak seluruh aparatur untuk terus menginternalisasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi, dan menjalankannya dengan penuh integritas.
“Visi ini harus kita jalankan sungguh-sungguh dengan segenap hati nurani,” katanya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Permana menyampaikan apresiasi atas peningkatan skor integritas Provinsi Banten, seraya mendorong agar capaian tersebut terus ditingkatkan.
“Harapan kami, total skor integritas bisa ditingkatkan hingga angka 78. Ini membutuhkan upaya bersama,” ujarnya.
Bahtiar menegaskan bahwa salah satu aspek paling mendesak adalah penguatan sosialisasi antikorupsi, baik di internal OPD maupun kepada masyarakat luas, yang harus disertai dengan tindakan nyata.
“Sosialisasi antikorupsi tidak cukup hanya berupa himbauan. Harus ada pengawasan melekat oleh masing-masing OPD,” tegasnya.
Ia menambahkan, OPD tidak boleh hanya bergantung pada Inspektorat, tetapi harus memiliki kemandirian dalam pengawasan, termasuk melalui mitigasi risiko, pencegahan sistematis, hingga penindakan sesuai kewenangan.
Selain itu, KPK juga mendorong Pemprov Banten untuk menyusun MCSP mandiri yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah.
“Silakan membuat metode MCSP tersendiri berbasis data faktual Provinsi Banten, agar pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” pungkas Bahtiar. Rls /h3n




