TERASBANTEN.ID, SERANG,- Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin langsung Deklarasi Bersama Penolakan Aksi Premanisme yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta elemen masyarakat dari seluruh penjuru Provinsi Banten. Deklarasi ini berlangsung di Aula Serbaguna Mako Polda Banten, Kota Serang, Kamis (22/5/2025). Dalam rangkaian acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polda Banten. Tema yang diangkat: “Pemberantasan Premanisme untuk Mewujudkan Kamtibmas Kondusif”, menjadi pengingat pentingnya sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa aksi premanisme tidak akan diberi ruang di Banten. Ia menyebut deklarasi ini sebagai bentuk kesadaran kolektif lintas elemen—mulai dari tokoh agama, masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah—untuk bersatu memberantas premanisme hingga ke akar.
“Kami punya komitmen yang sama, komitmen yang kuat, bahwa premanisme tidak boleh ada di Banten,” tegasnya.
Andra juga menyoroti dampak negatif premanisme terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya menciptakan rasa aman bagi 12,4 juta warga Banten agar dapat berusaha dengan tenang dan produktif.
“Kalau investasi berjalan baik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ini sejalan dengan target nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di tahun 2029,” ujarnya, merujuk arahan Presiden RI.
Deklarasi bersama ini menyatakan komitmen seluruh elemen untuk, Menolak segala bentuk premanisme yang mengancam ketertiban dan keamanan, tidak memberi ruang pada pelaku premanisme, termasuk mereka yang bersembunyi di balik simbol atau atribut kelompok tertentu. Mendukung penuh penindakan tegas oleh Polda Banten terhadap pelaku premanisme.
Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto dalam pernyataannya menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar diskusi, melainkan awal dari aksi nyata.
“Kami siap menerima laporan masyarakat dan akan terus melakukan pengawasan di seluruh wilayah hukum Polda Banten,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh Ormas untuk menjadi mitra yang santun dan bertanggung jawab dalam menjaga harmoni sosial.
FGD tersebut turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya, Asef Kurniawan dari Kejaksaan Tinggi Banten, Danrem 064/MY Kolonel Andrian Susanto,Ketua Pengadilan Tinggi Banten Suharjono, dengan moderator Oktavia Olga yang memandu jalannya diskusi.
Di penghujung kegiatan, Gubernur Andra Soni mengajak seluruh Ormas menjadikan identitas mereka sebagai kekuatan positif, “Jadikan identitas menuju produktivitas yang berkualitas.”
Dengan semangat kolektif ini, Banten bergerak menuju wilayah bebas premanisme—menuju provinsi yang aman, tertib, dan terbuka bagi investasi dan kemajuan. Red
