TERASBANTEN.ID, TANGSEL –Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus mendorong keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan, verifikasi pembangunan hingga kesiapan operasional koperasi. Kamis (12/11/2026)
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel, Bachtiar Priyambodo, mengatakan saat ini terdapat dua KDKMP yang telah memiliki gedung dan memasuki tahapan operasional, yakni di Kecamatan Pondok Aren dan Jurang Mangu Barat.
“Dari 54 yang sudah dibangun oleh Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Agrinas, untuk Tangsel saat ini masih dua titik. Namun progresnya sudah sesuai arahan Menteri Koperasi, yaitu daerah melakukan verifikasi dan validasi,” ujar Bachtiar.
Menurutnya, proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan membandingkan dokumen perencanaan dari Agrinas dengan kondisi pembangunan yang ada di lapangan. Tim verifikasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, dengan Bachtiar sebagai wakil ketua serta melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
“Ketua verval Pak Sekda sesuai Permenkop dan petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi. Saya sebagai kepala dinas koperasi menjadi wakil ketua. Anggotanya melibatkan OPD terkait infrastruktur, dari Cipta Karya, Bina Marga, bahkan Inspektorat,” jelasnya.
Tahapan verifikasi dan validasi telah dilakukan pada September. Selanjutnya, hasil verval akan menjalani review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum dilakukan proses penyerahan kepada pemerintah daerah melalui berita acara serah terima.
Di sisi operasional, Bachtiar menyebut kedua KDKMP tersebut telah memiliki manajer. Penempatan manajer dilakukan untuk mendukung pengelolaan koperasi sekaligus memastikan kegiatan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Sudah tahapan operasionalisasi. Sudah ditempatkan manajer di Pondok Aren maupun di Jurang Mangu Barat,” katanya.
KDKMP juga mulai diarahkan untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berdasarkan regulasi terbaru, terdapat sejumlah sektor usaha yang dapat dikembangkan, mulai dari kebutuhan pokok hingga layanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
“Di Perpres maupun Inpres ada tujuh, seperti sembako, obat, klinik dan sebagainya,” ungkap Bachtiar.
Salah satu yang telah mulai berjalan adalah KDKMP Pondok Aren. Koperasi tersebut telah menjalankan usaha sembako dan menyiapkan sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang mendapatkan subsidi pemerintah, termasuk gas.
“Yang sudah operasional contohnya di Pondok Aren, sudah berjalan untuk sembako. Bahkan di sana menyiapkan bahan-bahan atau barang-barang pemerintah yang bersubsidi seperti gas dan sebagainya,” ujarnya.
Bachtiar menegaskan, keberadaan manajer memiliki peran penting dalam mengelola kegiatan usaha koperasi. Namun, manajer tetap harus menjalankan koordinasi dengan pengurus dan pengawas yang telah ditetapkan sejak pembentukan badan hukum koperasi.
“Manajer itu pengelola. Dalam pengelolaan koperasi tetap harus bekerja sama dengan pengurus dan pengawas yang sudah ditunjuk pada saat pembentukan badan hukumnya,” jelasnya.
Selain itu, pengelola juga harus tetap berkoordinasi dengan Agrinas sesuai dengan mekanisme program yang berjalan. Dengan pengelolaan yang semakin tertata, KDKMP diharapkan dapat berkembang menjadi wadah kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayahnya.
Terkait rencana pembangunan pada 2027, Bachtiar mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Saat ini pemerintah pusat masih memprioritaskan penyelesaian pembangunan KDKMP yang sudah berjalan hingga akhir 2026.
“Untuk 2027 kita belum. Pemerintah pusat masih fokus menyelesaikan progres yang sudah siap dan sudah dibangun. Nanti luasannya juga akan menyesuaikan, kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Menurut Bachtiar, penguatan koperasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik gedung, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan pengelolaan usaha. Karena itu, pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan operasional KDKMP.
Di sisi lain, Dinkop Tangsel juga terus membuka ruang fasilitasi bagi pelaku UMKM, khususnya dalam pemenuhan sertifikasi halal. Mundurnya jadwal sertifikasi dinilai memberikan tambahan waktu bagi pemerintah daerah untuk membantu lebih banyak UMKM.
“Ini berita baik bagi kami maupun UMKM. Kita masih punya spare waktu kurang lebih dua tahun ke depan untuk bisa memfasilitasi UMKM,” kata Bachtiar.
Ia menyebut pada tahun ini Dinkop Tangsel telah memfasilitasi sekitar 1.500 UMKM. Namun, jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan sertifikasi.
“Kesempatan juga untuk UMKM yang memerlukan sertifikasi halal untuk bisa melakukan sertifikasi halal, bisa berkoordinasi kepada Dinas Koperasi dan UKM,” pungkasnya.
Dengan penguatan kelembagaan KDKMP, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola serta fasilitasi bagi UMKM, Pemkot Tangsel berharap ekosistem koperasi dan usaha masyarakat semakin berkembang dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian warga.
h3n
