TANGSEL – Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tangerang Selatan yang ingin mendapatkan legalitas bangunan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi warga yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selasa (10/11/2026)
Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemkot Tangsel untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh legalitas bangunan tanpa terbebani retribusi PBG. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan, Ade Sufrizal, mengatakan fasilitas pembebasan retribusi PBG diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai MBR sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria. Ini merupakan bentuk kemudahan agar masyarakat dapat memperoleh legalitas bangunan,” ujar Ade.
Menurutnya, pembebasan retribusi tersebut diberikan berdasarkan penetapan Wali Kota atas permohonan wajib retribusi. Fasilitas pembebasan berlaku untuk satu kali retribusi PBG, sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkannya melalui mekanisme pengajuan yang telah ditentukan.
Selain pembebasan retribusi, Pemkot Tangsel juga telah menyediakan desain prototipe atau purwarupa rumah tinggal sederhana yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan rumah.
Kepala Bidang PBG DCKTR Kota Tangerang Selatan, Muhamad Hafiz menjelaskan desain prototipe tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 600.1.15/Kep.138-Huk/2025.
“Desain prototipe atau purwarupa rumah tinggal sederhana ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan rumah. Jadi, masyarakat memiliki acuan desain dan tidak selalu harus memulai perencanaan dari awal,” jelas Hafiz.
Ia menambahkan, desain prototipe dapat menjadi bahan awal dalam mempersiapkan dokumen perencanaan bangunan. Namun, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi lahan, ukuran bangunan, kebutuhan ruang, serta persyaratan teknis bangunan gedung.
Hafiz menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa pembebasan retribusi PBG tidak berarti seluruh proses pengurusan PBG bebas dari biaya.
Pembebasan yang diberikan Pemkot Tangsel secara khusus merupakan pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat yang memenuhi kriteria MBR dan telah mendapatkan penetapan pembebasan.
“Pembebasan retribusi PBG tidak otomatis mencakup biaya lain, seperti jasa pengukuran, konsultansi perencanaan atau pembuatan gambar teknis apabila masyarakat menggunakan jasa pihak ketiga,” terangnya.
Artinya, warga yang mendapatkan fasilitas pembebasan tidak perlu membayar retribusi PBG untuk satu kali pengajuan yang memperoleh fasilitas tersebut. Sementara biaya jasa pihak ketiga, apabila digunakan, berada di luar fasilitas pembebasan retribusi.
Bagi masyarakat yang kesulitan menyiapkan dokumen, Pemkot Tangsel melalui DCKTR menyediakan ruang informasi dan konsultasi mengenai persyaratan PBG, pembebasan retribusi, hingga pemanfaatan desain prototipe rumah tinggal sederhana.
Pengajuan PBG dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung apabila mengalami kendala dalam menyiapkan dokumen teknis maupun administrasi.
Fasilitas pembebasan retribusi PBG berdasarkan Perwal Nomor 2 Tahun 2025 ditujukan bagi MBR dalam rangka mendukung pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
Kebijakan tersebut mencakup rumah umum dan satuan rumah susun dengan luas lantai paling besar 36 meter persegi, serta rumah swadaya dengan luas paling besar 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya.
Dengan ketentuan tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki atau akan membangun rumah sederhana dapat memperoleh fasilitas pembebasan retribusi PBG sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
Bagi warga yang sudah memiliki rumah tetapi belum mempunyai gambar atau denah bangunan, Hafiz menjelaskan bahwa dokumen teknis dapat disiapkan berdasarkan kondisi bangunan yang sudah terbangun.
“Bangunan eksisting dapat dilakukan pengukuran dan pendataan untuk menyusun gambar teknis sesuai kondisi rumah sebenarnya. Setelah itu, masyarakat dapat berkonsultasi untuk mengetahui dokumen teknis yang diperlukan dalam pengajuan PBG,” katanya.
Desain prototipe rumah tinggal sederhana yang telah ditetapkan Pemkot Tangsel juga dapat menjadi referensi, sepanjang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bangunan.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Tangsel berharap masyarakat MBR semakin mudah mendapatkan legalitas bangunan sekaligus memiliki akses terhadap acuan desain rumah sederhana.
Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki rumah yang layak sekaligus memenuhi ketentuan administrasi dan teknis bangunan gedung./h3n
