Isu Dana Rp300 Juta Untuk Pojok Baca Atau Buku?, Ini Penjelasan Kepala Sekolah SMPN 8
TERASBANTEN.ID, TANGSEL – Kepala Sekolah SMPN 8 Tangerang Selatan, Muslih, akhirnya angkat bicara terkait dugaan kesalahan pengalokasian anggaran sebesar Rp300 juta untuk perpustakaan dan layanan Pojok Baca di sekolahnya. Dalam keterangannya, Muslih membantah adanya alokasi anggaran sebesar itu khusus untuk pembangunan Pojok Baca.
“Tidak ada Rp300 juta untuk Pojok Baca. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan buku baru, termasuk buku mata pelajaran Kurikulum Merdeka untuk kelas 9,” jelas Muslih saat dikonfirmasi.
Ia menyebutkan bahwa dana tersebut mencakup pembelian buku-buku baru untuk seluruh siswa kelas 9, ditambah dengan dua judul buku tambahan untuk siswa kelas 7, 8, dan Muslih juga menjelaskan bahwa pembelian buku tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan. “Setiap mata pelajaran di kelas 9 membutuhkan buku baru. Kurang lebih 10 mata pelajaran kali 400 siswa. Selain itu, kami juga membeli buku kesenian dan olahraga untuk semua siswa,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah pengadaan ini memang dialokasikan untuk perpustakaan, Muslih mengaku tidak yakin dengan detail teknis alokasi anggaran. “Saya harus cek kembali dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Namun, jika ada istilah salah kamar, itu mungkin terkait penempatan anggaran. Yang jelas, buku-buku itu untuk kebutuhan siswa,” ujarnya.
Saat ditanyakan mengenai kemungkinan temuan dari pihak Inspektorat, Muslih menyatakan belum ada laporan yang menyebutkan adanya pelanggaran. “Jika memang ada kesalahan alokasi atau salah kamar, itu seharusnya sudah dikoreksi di tahap asistensi atau verifikasi RKAS. Saya percaya operator sekolah telah bekerja sesuai prosedur,” tuturnya.
Menurut data yang beredar, dana BOS untuk perpustakaan dan Pojok Baca di SMPN 8 tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan sekolah lain di Tangerang Selatan, yang rata-rata hanya sekitar Rp20 juta. Hal ini memunculkan tanda tanya besar.
Muslih mengakui bahwa untuk menjawab secara detail, ia perlu memeriksa dokumen administrasi yang dikelola oleh operator sekolah. “Saya akan konfirmasi lebih lanjut. Namun, saya pastikan pengadaan senilai Rp300 juta tersebut memang untuk kebutuhan buku, bukan untuk pembangunan perpustakaan atau Pojok Baca,” tegasnya./h3n
