APBD Tangsel 2027 Tembus Rp4,96 Triliun, Benyamin Fokus Tuntaskan Banjir, Macet dan Sampah
TERASBANTEN.ID TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama DPRD Kota Tangerang Selatan resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan yang disahkan pada Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026, Senin (27/7), postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,96 triliun.
Nilai tersebut meningkat Rp160,29 miliar dibandingkan rancangan awal, mencerminkan optimisme terhadap peningkatan pendapatan daerah sekaligus komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan utama perkotaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, M. Yusuf, menjelaskan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati perubahan postur APBD dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.
“Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 disepakati bertambah sebesar Rp160.293.672.500, sebelumnya Rp4.799.895.454.714 menjadi sebesar Rp4.960.189.127.214,” ujar Yusuf saat membacakan Nota Pengantar Laporan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna. Senin 27/07/2026.
Kenaikan belanja daerah tersebut diikuti dengan peningkatan proyeksi pendapatan daerah dalam jumlah yang sama. Pendapatan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp4,416 triliun meningkat menjadi Rp4,576 triliun, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program strategis.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa tambahan anggaran bukan sekadar meningkatkan nilai APBD, melainkan diarahkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS masih merupakan tahap awal dalam proses penyusunan APBD sehingga rincian program akan diperdalam bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD.
“Itu semua diperuntukkan untuk mengintervensi sejumlah indikator makro pembangunan. Ini kan baru kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara. Nanti setelah dibahas TAPD dengan Badan Anggaran akan lebih tajam lagi,” kata Benyamin.
Ia menegaskan bahwa orientasi anggaran tidak bertumpu pada besaran anggaran setiap organisasi perangkat daerah, melainkan pada penyelesaian persoalan yang paling dirasakan masyarakat.
“Bukan dinasnya yang kita lihat, tetapi programnya. Penanganan banjir, kemacetan, sampah, stunting, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas,” tegasnya.
Benyamin juga membuka peluang adanya perubahan nilai APBD selama proses pembahasan lanjutan.
“Ada kemungkinan meningkat, ada kemungkinan menurun. Kita lihat nanti perkembangan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, APBD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,30–6,30 persen, PDRB per kapita Rp93,47 juta hingga Rp98,01 juta, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,20–85,42 poin, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,00–4,13 persen, serta angka kemiskinan ditekan hingga 2,00–2,39 persen.
Untuk mendukung target tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyepakati penyesuaian alokasi anggaran pada 21 perangkat daerah. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Sekretariat DPRD, RSUD Serpong Utara, RSUD Pondok Aren, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), serta tujuh kecamatan di Kota Tangerang Selatan.
Dengan proyeksi APBD yang hampir menyentuh Rp5 triliun, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap mampu memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan klasik perkotaan seperti banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, penurunan stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat./h3n.
