Sekda Bambang Pastikan Ekosistem Lokal Jadi Fokus Pengawasan Program MBG di Tangsel

TERASBANTEN.ID, TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan bahwa pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kamis 11/6/2026.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, usai memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah instansi terkait. Bertempat di ruang  Lengkong lantai empat Puspemkot Tangsel jalan Maruga Ciputat .

Menurut Bambang, rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah aktif melakukan pengawasan dan percepatan pelaksanaan program MBG.

“Di akhir tahun 2025 kita sudah membentuk Satgas Percepatan Program MBG. Sekarang tugas kita adalah mengkonkretkan berbagai regulasi yang ada melalui pengawasan dan koordinasi lintas sektor,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah ingin memastikan program unggulan nasional tersebut tidak hanya sukses dalam pendistribusian makanan bergizi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rantai pasok bahan baku yang digunakan oleh dapur-dapur MBG di Tangerang Selatan.

“Kita ingin memastikan ekosistemnya terbentuk di Tangsel. Jangan sampai rantai pasoknya justru berada di luar daerah. Karena salah satu tujuan program ini adalah agar manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat Tangsel,” ujarnya.

Bambang mengatakan, melalui rapat koordinasi tersebut pihaknya ingin memetakan sejauh mana kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan program MBG, mulai dari bahan pangan, pelaku usaha, hingga dukungan sektor lainnya.

“Kami ingin mengetahui apakah kebutuhan program ini bisa dipenuhi oleh potensi yang ada di Tangsel. Kalau ternyata belum mampu, apa penyebabnya dan apa yang harus dibenahi. Jangan sampai ada potensi manfaat yang seharusnya bisa dirasakan masyarakat justru tidak maksimal,” jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Pemkot Tangsel juga menyoroti persoalan legalitas dan standar operasional dapur MBG. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan verifikasi terhadap seluruh dapur yang beroperasi untuk memastikan pemenuhan ketentuan yang berlaku.

“Kita ingin mendapatkan data yang benar dan terverifikasi. Jangan sampai ada kesimpulan yang terburu-buru. Semua harus dipastikan agar pengawasan yang dilakukan benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan,” tegas Bambang.

Ia juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pemenuhan standar kesehatan, keamanan pangan, dan legalitas operasional.

“Kalau memang suatu ketentuan diwajibkan dalam regulasi, tentu harus dipenuhi. Yang penting adalah ada kesepahaman bersama agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan saling menyalahkan di kemudian hari,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Tangerang Selatan, Nindy Sabrina, menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait memiliki peran penting dalam melakukan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Nindy, hasil monitoring dari berbagai instansi dapat menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam melakukan pembinaan terhadap SPPG yang belum memenuhi ketentuan.

“Jika ditemukan pelanggaran terhadap petunjuk teknis, BGN dapat melakukan suspend atau penghentian operasional sementara untuk pembenahan. Tujuannya bukan untuk menutup, tetapi agar kualitas layanan dapat diperbaiki,” ujarnya.

Nindy menambahkan, fokus pengawasan saat ini lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah dapur.

“Sekarang bukan lagi soal kuantitas dapur, tetapi kualitasnya. Pengawasan dilakukan mulai dari menu makanan, infrastruktur dapur, keamanan pangan hingga pengelolaan limbah,” katanya.

Saat ini terdapat 131 SPPG di Kota Tangerang Selatan, dengan 109 di antaranya telah beroperasi aktif. BGN juga terus mendorong seluruh SPPG memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan standar operasional, termasuk penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam tiga bulan pertama operasional.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, Pemkot Tangsel berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui terbentuknya ekosistem rantai pasok yang kuat dan berkelanjutan./h3n.