Pengurus RT Tolak Dana Bansos Darurat Covid-19, Begini kata Kepala Dinsos Tangsel

Tangsel, Terasbanten.id – Surat edaran dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tentang bantuan darurat Covid-19 menuai polemik. Camat beserta lurah diminta segera menyerahkan nama dan dokumen kependudukan penerima dari kalangan warga yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ferdy Fachrul, pegawai pada salah satu kelurahan menyatakan surat edaran tidak menjelaskan soal persyaratan yang detail.

“Informasinya sudah menyebar dan masyarakat mengira semua dapat hanya tinggal menyerahkan nomor rekening.
Tinggal kita yang di kelurahan matilah,” ungkapnya, Jum’at (10/4/2020).

Hal senada juga diutarakan Ketua RW 015, Kelurahan Kedaung, Pamulang, Ade Firmansyah. Di lingkungannya sudah ada empat ketua RT menyatakan tolak bantuan darurat saat pandemi Covid-19.

“Soal yang bantuan Kemensos lewat Dinsos ke Kelurahan Kedaung cuma kebagian 13 KK per RW kita bersama 4 RT di bawah saya menolak,” terangnya kepada wartawan.

Menurutnya, pengurus lingkungan enggan menanggung beban moral karena setiap hari banyak warga yang menanyakan bantuan. Jika diambil mereka khawatir akan menimbulkan kecemburuan sosial warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan.

“Kami bukannya menolak program tersebut. Tapi tidak ambil program bantuan dinsos ketimbang pusing dikejar warga karena ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pengurus lingkungan,” jelasnya.

Terpisah saat dihubungi Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Wahyunoto Lukman menanggapi datar ada pengurus lingkungan yang menolak bantuan sosial atau bansos darurat Covid-19. Bantuan tersebut bersumber dari APBD Kota Tangsel dan Provinsi Banten.

“Kalau ada yang menolak bansos artinya memang yang bersangkutan masih mampu dan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, lebih layak dan pantas dibantu,” ungkapnya.

Ia jelaskan, kriteria warga yang akan memperoleh bantuan sosial darurat Covid-19 keluarga miskin atau rentan lainya dengan kriteria tidak punya sumber mata pencaharian tetap dan atau penghasilan gaji pokok tetap, diluar yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Saat ini, lanjut Wahyunoto, sedang didata oleh kelurahan dan kecamatan masing-masing. Warga akan diberi bansos berupa uang non tunai untuk membeli bahan makanan.

“Bansos dalam bentuk uang non tunai ditransfer sebesar Rp300 ribu per KK,” jelas Wahyunoto.

Menurutnya, sebelumnya warga miskin yang terdaftar dalam DTKS sebanyak 36.162 KK telah mendapatkan bantuan sosial.

Bantuan sosial pangan sembako yang selama ini sudah berjalan 13.453 KK, ditambah program keluarga harapan bagi yang punya anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil serta lansia.

“Sisa keluarga miskin dalam DTKS 22.258 KK akan mendapat paket sembako dari Kemensos dikirim langsung ke alamat rumah masing-masing oleh vendor jasa pengiriman,” pungkasnya. Hen&team.

7 Total View 7 Today View

TerasBanten

INFORMASI AKURAT DAN BERIMBANG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *