TERASBANTEN.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar bergerak cepat mengendalikan inflasi demi melindungi daya beli rakyat. Meski inflasi nasional saat ini masih dalam batas target pemerintah, sejumlah daerah mencatat angka di atas 3,5% yang berpotensi menggerus kesejahteraan masyarakat. Rabu (24/09/2025).
Tito menyampaikan, inflasi nasional tahunan berada di kisaran 2,3% sesuai target pemerintah 2,5% ±1%. Capaian ini dinilai positif, namun Mendagri mengingatkan inflasi tak boleh dibiarkan terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
“Jika inflasi terlalu rendah di bawah 1%, petani, nelayan, dan pelaku industri bisa rugi karena harga tidak menutup biaya produksi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi menyulitkan konsumen karena harga barang pokok menjadi tidak terjangkau,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Selasa (23/9).
Meski secara nasional terkendali, Tito menyebut masih ada daerah yang mencatat inflasi di atas 3,5% seperti Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
Mendagri meminta kepala daerah yang inflasinya tinggi untuk segera duduk bersama BPS, Bulog, Kadin, Apindo, dan asosiasi pengusaha guna mencari penyebab kenaikan harga. Menurutnya, pemicu inflasi bisa beragam mulai dari gangguan distribusi akibat cuaca, kenaikan tarif angkutan, hingga praktik penimbunan pangan oleh oknum tertentu.
“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk segera mencari penyebabnya. Bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca,” tegas Tito.
Arahan Mendagri langsung direspons sejumlah daerah dengan langkah konkret. Kota Tanjungpinang, melalui Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri, menegaskan pentingnya peran perangkat daerah agar kebijakan pengendalian harga berjalan efektif. Pemantauan dan evaluasi rutin melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat demi menjaga stabilitas ekonomi.
Provinsi Kalimantan Barat, melalui Sekda Harisson, juga menyatakan siap menindaklanjuti arahan Mendagri. Ia menyoroti komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama inflasi. Koordinasi intensif dengan kabupaten/kota, Bulog, Satgas Pangan, hingga pelaku usaha terus digencarkan.
Harisson menambahkan pihaknya akan memanfaatkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) untuk mengantisipasi kenaikan harga sejak awal.
“Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi daerah tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional,” tegas Harisson.
Dengan langkah-langkah strategis seperti pemantauan harga di lapangan, pemerataan distribusi pangan, serta koordinasi erat antara pusat dan daerah, stabilitas harga diharapkan terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan inflasi daerah tetap sejalan dengan target nasional./h3n
