Antisipasi Arus Balik Usai Lebaran Pemkot Tangsel Berlakukan PSBB Tiga dan SIKM
Tangsel, Terasbanten.id – Antisipasi arus balik saat pandemi Covid-19 dan usai lebaran pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) ke-tiga dan memberlakukan Surat Ijin Keluar/ Masuk (SIKM) bagi warga pendatang baru.
Hai ini dikatakan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat melakukan jumpa Pers di Balai Kota Tangsel, jalan Maruga, Ciputat.
Airin menjelaskan antisipasi terhadap warga pendatang atau warga yang bukan berdomisili di Tangsel usai merayakan hari raya Idul Fitri atau lebaran perlu di lakukan agar pencegahan pandemi Covid-19 dapat terus di tingkatkan.
“Yang juga kita perlu antisipasi, setelah ini kan ada arus balik, yang kita nggak tahu berapa banyak orang yang akan datang ke tangsel. Inilah yang harus kita antisipasi. Kalau persoalan lebaran, budaya, mereka datang ke pasar dan yang lainnya tidak ada lonjakan yang signifikan terhadap ODP PDP dan positif, kami tetap waspada karena kita terus melakukan pemantauan tren ODP PDP dan positif karena kita khawatir sekarang ini adalah arus balik dari lebaran yang hari minggu kemarin, makanya PSBB harus diperpanjang di wilayah tangsel,” tegasnya. Selasa 02/06/2020.
Airin juga menjelaskan SIKM di Kota Tangerang Selatan berdasarkan SIKM Pemrov Banten yang menerangkan bagi siapapun yang masuk ke wilayah Provinsi Banten harus mendapatkan surat izin yang juga diatur lebih lanjut oleh Perwal dan Perbup.
“Ada juga tambahan di perwal yang sekarang ini adalah mengenai SIKM wilayah
Provinsi Banten, kami juga memasukkan hal ini ke perwal Tangsel karena ada di aturan pergub pasal 19. Siapapun yang masuk wilayah banten harus mendapatkan surat izin yang diatur lebih lanjut oleh perwal dan perbup. Maka kami meruntut tentang SIKM wilayah banten dan jabodetabek.
“Tugas dari dishub untuk berkoordinasi dengan dishub dki jabodetabek dan banten untuk berkomunikasi. Aplikasinya hampir sama, permintaannya sama dengan SIKM DKI, bisa masuk ke DPMTSP yaitu ke simponi. Dalam waktu beberapa hari ini saya minta agar DPMTSP untuk terus melakukan sosialisasi mengenai SIKM sebagai turunan dari pergub,” tambah Airin.
Dalam melaksanakan Pemeriksaan SIKM tersebut Pemkot Tangsel akan melakukan kordinasi dengan Gugus Tugas dan melibatkan TNI, Polri juga Rt/RW, Lurah dan Camat.
“kita tadi sudah diskusikan, ada di beberapa titik yang memang tadi kita tahu sadar betul bahwa Tangsel ini banyak jalan kecil yang menjadi “PR” besar bagi kita untuk memastikan. Tetapi ada di pasal 26 a, jika seandainya warga di kelurahan tangsel yang tidak memiliki SIKM tapi sudah masuk ke wilayah di tangsel, maka kita aktivasi satuan gugus tugas tingkat rt/rw/luran, dan camat, sebagaimana halnya kebiasaan dulu tamu wajib lapor 1 x 24 jam, jika ditemukan di lapangan ada orang luar pendatang yang masuk tangsel maka rt rw wajib lapor kepada lurah. Lurah menyampaikan kepada camat, dan camat menyampaikan kepada satuan gugus tugas dengan tahapan, pertama, mereka harus pulang kembali ke tempatnya atau keduanya kita melakukan rapid tes, swab, dan kita akan melihat apakah mereka bisa karantina mandiri atau mereka kita masukkan ke rumah lawan covid-19,” terang Airin.
“Kita juga berkoordinasi dengan TNI Polri, dan kemarin saya sudah minta ke kapolres agar mereka koordinasi dengan dishub titik titik cek poin di terminal stasiun kereta api dan yang lainnya. Nanti dishub saya minta koordinasi titik mana saja yang sudah dikoordinasikan dengan tni polri,” pungkasnya. /hen.
