Wali Kota Tangsel Tekankan Penguatan Pengawasan Internal, KPK Dorong Integritas Pemerintahan

TERASBANTEN.ID,TANGSEL — Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan pentingnya peningkatan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).  Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Selasa (14/10/2025).

“Yang dilakukan hari ini adalah penajaman dan peningkatan peran Inspektorat sebagai APIP yang melekat di lingkungan kita. Mereka diminta untuk lebih proaktif melakukan pengawasan, bukan hanya menunggu laporan. Pengawasan itu harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujar Benyamin.

Menurutnya, pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, berbeda dengan pemeriksaan yang biasanya dilakukan setelah kegiatan berjalan. “Pengawasan itu melekat di setiap OPD, secara berjenjang, mulai dari pengguna anggaran sampai struktur paling bawah. Saya berharap peran itu bisa terus ditingkatkan agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” tambahnya.

Benyamin juga menyambut baik kegiatan monitoring dan pembinaan yang dilakukan KPK. Ia menilai, hal tersebut dapat memperkuat pemahaman ASN terhadap pentingnya pencegahan korupsi melalui integritas dan transparansi kinerja.

“Nanti ada dua instrumen penilaian, yaitu MCP (Monitoring Center for Prevention) dan SPI (Survei Penilaian Integritas). Nilai-nilai dari penilaian itu sangat nyata dan harus terus kita tingkatkan. Tapi bukan hanya mengejar angka kuantitatif, yang terpenting adalah kualitas pelaksanaannya di lapangan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

“Hari ini kami bersama tim hadir di Pemkot Tangsel untuk memberikan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan. Kami menilai berbagai capaian dari delapan area program yang menjadi fokus KPK. Tahun lalu capaian Tangsel sudah cukup baik, dan kami berharap Wali Kota serta jajaran dapat terus mengoptimalkan pelaksanaannya secara nyata,” ungkap Bahtiar.

Ia menjelaskan, delapan area tersebut mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan lainnya. “Kami ingin agar kualitas pelaksanaan program benar-benar nyata, bukan hanya sekadar mengejar kuantitas kegiatan. Hasilnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Bahtiar juga menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. “Segala bentuk kegiatan harus didasari dengan integritas yang kuat. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan kewenangan bisa dicegah sejak dini. KPK siap mendampingi Pemkot Tangsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tandasnya./h3n.